MAKALAH analisis SIAKAD UNIPDU menggunakan metode pieces

-
https://drive.google.com/file/d/1aerYpsXQpTLpU8M_Wg4tlq77CF1QVBej/view?usp=sharing

https://endangkurniawan.com
dosen pengampu Endang Kurniawan S.Kom.,M.M.,M.Kok.,CEH.,CHFI.,CIPM.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belum ada tanda tanda pembangunan APBD Bengkalis tahun 2018

-
Gambar
                         Ketua DPRD Bengkalis Ketua DPC LAKI Bengkalis Bengkalis, Rajawali riaunews.com. Hingga memasuki bulan ke tujuh tahun 2018 pelaksanaan pembangunan dibidang fisik / proyek lelang yang bersu mber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini belum nampak tanda tanda akan di laksanakan, padahal kalau kita hitung besok minggu sudah masuk bulan ke tujuh tahun 2018 ini,sedangkan  beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD ketika kita tanya,mereka hanya menjawab belum diterima hasil Rasionalisasi , ungkap pemerhati Pembangunan Abdul.Kadir siregar pada awak.media ini 30/6/18 di Bantan air. Belum.lagi nantinya masa proses tentang pengadaan Barang dan jasa yang hampir 2 bulan baru para rekanan baru bisa melaksanakan kegiatan belum cuaca, jadi ini menurut kita perlu disikapi oleh pemerintah kita,agar perencanaan yang sudah di godok sebelum pengesahan apbd kabupaten Bengkalis dap...
Baca selengkapnya

Budget 2019 Likely to See Cuts in Defence, Public Infrastructure Spending

-
Gambar
20 Oktober 2018 MRSS could be delayed after 2019 (photo : Malaysian Defence) THE upcoming 2019 budget presentation will likely see cutbacks in military spending and delays in public infrastructure projects as the new government sets to reduce the country’s ballooning debt. Prime Minister (PM) Tun Dr Mahathir Mohamad pledged to cut Malaysia’s debts and liabilities — estimated at over RM1 trillion or 65% of GDP. The PM has cut minister’s salaries, scrapped Chinese-backed deals, delayed the high-speed rail project to neighbour Singapore and terminated hundreds of government contract staff. Budget 2019 — the first national budget in the “new Malaysia” era — is already being earmarked as a lean fiscal policy by experts with allocations for both operating and developmental expenditures expected to be trimmed. Sunway University Business School economist Prof Dr Yeah Kim Leng said Putrajaya may seek to lower its defence spending and shelve some nonessential infrastructure projects in a contrac...
Baca selengkapnya

Bayar THR dari APBD surat mendagri Bisa jadikan kepala Daerah " pasien ' KPK

-
Gambar
Bayar THR Pakai APBD, Surat Mendagri Bisa Jadikan Kepala Daerah 'Pasien' KPK M Ryaas Rasyid Rajawaliriaunews,   Keputusan pemerintah yang membebani uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bakal memunculkan masalah baru. Setidaknya, surat Mendagri itu bakal menjerumuskan kepala daerah sebagai pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” kata mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia era presiden Abdurrahman Wahid, M Ryaas Rasyid, kepada telusur.co.id, Senin (4/6/2018). Menurutnya, yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13. Dan yang lebih monohok lagi adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri. “Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan denga prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalah gunaan wewenang...
Baca selengkapnya