Amril Mukminin masuk daftar penerima Gratifitasi raperda BLJ

-

Nama Amril Mukminin Masuk Daftar Penerima Gratifikasi Ranperda PT BLJ

Nama Amril Mukminin Masuk Daftar Penerima Gratifikasi Ranperda PT BLJ
Enam anggota Pansus DPRD Bengkalis disumpah sebelum memberi keterangan/foto/bpc17
 PEKANBARU  Rajawaliriaunews.com.
Nama Amril Mukminin, Bupati Bengkalis disebut masuk dalam daftar salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang menerima gratifikasi pengesahan Perda Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ sebesar Rp300 miliar.
Hal ini diungkapkan, Kamazaro Waruwu SH, ketua majelis hakim yang mengadili perkara TPPU korupsi dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ dengan terdakwa Yusrizal Handayani, Kamis 28 Juni 2018. "Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Bengkalis tahun 2012, Jamal Abdillah, disebutkan ada dana yang diberikan kepada Pansus dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis untuk mengesahkan Perda penyertaan modal tersebut," ujar Kamazaro.
Dana tersebut lanjut Kamazaro, Rp1,5 miliar diserahkan Jamal Abdillah kepada Pansus Penyertaan Modal yang berjumlah 13 orang dan Rp1 miliar kepada sejumlah anggota DPRD Bengkalis, pada saat paripurna pengesahan. "Karena itu nanti tujuh orang anggota Pansus DPRD yang tidak datang hari ini agar dipanggil di persidangan berikutnya. Billa perlu nanti Bupati Bengkalis yang sekarang, Amril Mukminin, juga dipanggil pada saatnya nanti. Untuk memanggil mereka itu, hakim tidak perlu izin dari Mendagri atau Gubernur," ujarnya.
Karena adanya pemberian uang ini lanjut Kamazaro patut diduga mengakibatkan Pansus tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Di antaranya tetap merekomendasikan penyertaan modal tersebut, meski diketahui BPKP sudah menyatakan PT BLJ tidak.memenuhi syarat menjadi PT dan pembangunan pembangkit listrik tetsebut belum memiliki studi kelayakan. Sumber bpc 17 .arianto

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budget 2019 Likely to See Cuts in Defence, Public Infrastructure Spending

-
Gambar
20 Oktober 2018 MRSS could be delayed after 2019 (photo : Malaysian Defence) THE upcoming 2019 budget presentation will likely see cutbacks in military spending and delays in public infrastructure projects as the new government sets to reduce the country’s ballooning debt. Prime Minister (PM) Tun Dr Mahathir Mohamad pledged to cut Malaysia’s debts and liabilities — estimated at over RM1 trillion or 65% of GDP. The PM has cut minister’s salaries, scrapped Chinese-backed deals, delayed the high-speed rail project to neighbour Singapore and terminated hundreds of government contract staff. Budget 2019 — the first national budget in the “new Malaysia” era — is already being earmarked as a lean fiscal policy by experts with allocations for both operating and developmental expenditures expected to be trimmed. Sunway University Business School economist Prof Dr Yeah Kim Leng said Putrajaya may seek to lower its defence spending and shelve some nonessential infrastructure projects in a contrac...
Baca selengkapnya

Bayar THR dari APBD surat mendagri Bisa jadikan kepala Daerah " pasien ' KPK

-
Gambar
Bayar THR Pakai APBD, Surat Mendagri Bisa Jadikan Kepala Daerah 'Pasien' KPK M Ryaas Rasyid Rajawaliriaunews,   Keputusan pemerintah yang membebani uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bakal memunculkan masalah baru. Setidaknya, surat Mendagri itu bakal menjerumuskan kepala daerah sebagai pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” kata mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia era presiden Abdurrahman Wahid, M Ryaas Rasyid, kepada telusur.co.id, Senin (4/6/2018). Menurutnya, yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13. Dan yang lebih monohok lagi adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri. “Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan denga prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalah gunaan wewenang...
Baca selengkapnya

Syamsuar Edy unggul di kecamatan Bantan

-
Gambar
di Kecamatan Bantan Syamsuar-Edy Unggul, Peroleh 7.184 suara BENGKALIS, Rajawaliriau news. - Pasangan Nomor Urut 1, Syamsuar - Edy Nasution unggul di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis meninggalkan ketiga pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh. Berdasarkan pantauan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di kecamatan Bantan, Jum'at 29 Juni 2018 pasangan calon Nomor urut satu Drs. Syamsuar - Edi Nasution mendapatkan 7.184 suara atau sekitar 44,44 %. Nomor urut dua, M. Lukman Edy-Hardianto mendapatkan 2.970 suara atau sekitar 18,34 persen. Nomor urut tiga, Dr. Firdaus-Rusli Efendi mendapatkan 2.276 suara sekitar 14,03 persen. Sementara nomor urut empat, Ir. Arsyadjuliandi - Suyatno mendapat 3.754 suara atau sekitar 23,19 persen. Disamping itu, untuk keseluruhan jumlah DPT sebanyak 30.426, suara sah 16.184, suara tidak sah 436 dan untuk jumlah pemilih 16,620. Pada pukul 02.30 dinihari, acara pembukaan rapat pleno dan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK kecama...
Baca selengkapnya